Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sanaan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945);.
Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang : Konservasi ... 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368); 5. Undang UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 - KPPU UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999 5 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada … NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL UU No 2 th 1960 ttg Perjanjian Bagi Hasil Compiled by: 21 Yayasan Titian 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: Pasal 5 ayat 1 jo 20 pasal 1 Undang-undang Dasar 1945; Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, MEMUTUSKAN
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 ... Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN. Download PDF. Notifikasi Adblocker. Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi. Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis. Halaman:UNDANG-UNDANG-No-5-Tahun-1960.pdf/20 - … Halaman:UNDANG-UNDANG-No-5-Tahun-1960.pdf/20. Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian. Halaman ini telah diuji-baca. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1962 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ekonomi terpimpin, satu dan lain dengan memperhatikan Undang-undang No.19 Prp tahun 1960 dan No.45 Prp tahun 1960; d. bahwa perlu soal tersebut diatas diatur dengan suatu Undang-undang. Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 33 Undang-undang
9 Apr 2019 Hak Milik dan Hak Guna Bangunan diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor. 5. Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5. Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok. Agraria Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar. Pokok- pokok Agraria (selanjutnya disebut Undang-undang Pokok. Agraria); b. bahwa Tujuan Undang-undang Pokok Agraria, antara lain mengatur: Undang-Undang No. 5 tahun 1960. Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. DEFINISI.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEHUTANAN UMUM Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa tanah-air yang kaya raya dengan sumber kekayaan alam, antara lain dengan hutan yang masih sangat luas sekali. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 … Judul : Implementasi Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Terhadap Tanah-tanah Bekas Swapraja di Kota Surakarta Dengan ini kami menilai Tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam Sidang Ujian Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Surakarta, 4 Juli 2005 Pembimbing Utama UNDANG - Kementerian Keuangan Republik Indonesia Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 jis Penetapan-penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959 (disempurnakan), Nomor 5 tahun 1960 (disempurnakan), Nomor 2 tahun 1961 dan Nomor 1 tahun 1962; 4. Undang-undang Nomor 32 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 Nomor 77);
Judul : Implementasi Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Terhadap Tanah-tanah Bekas Swapraja di Kota Surakarta Dengan ini kami menilai Tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam Sidang Ujian Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Surakarta, 4 Juli 2005 Pembimbing Utama
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1962 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ekonomi terpimpin, satu dan lain dengan memperhatikan Undang-undang No.19 Prp tahun 1960 dan No.45 Prp tahun 1960; d. bahwa perlu soal tersebut diatas diatur dengan suatu Undang-undang. Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 33 Undang-undang
